Akuntansi Sektor Publik

BAB I

KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK

A.   Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Orientasi organisasi sektor publik telah mengarah pada terciptanya good public and corporate governance. Akuntansi sektor publik memiliki peran yang penting dalam pencapaian orientasi tersebut.Akuntansi sektor publik telah berkembang sangat pesat karena saat ini, karena tuntutan akuntabilitas organisasi publik menyebabkan akuntansi cepat diterima dan diakui untuk menghadapi tekanan dalam mengelola urusan-urusan publik. Sektor Publik bersifat heterogen dan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, budaya dan historis yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang dan definisi. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintahan pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik Negara dan daerah (BUMN Dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

B.   Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik, diantaranya:

1.      Faktor Ekonomi

·         Pertumbuhan ekonomi

·         Tingkat inflasi

·         Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)

·         Struktur produksi

·         Tenaga kerja

·         Arus modal dalam negeri

·         Cadangan devisa

·         Nilai tukar mata uang

·         Utang dan bantuan luar negeri

·         Infrastruktur

·         Teknologi

·         Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi

·         Sektor informal

2.      Faktor Politik

·         Hubungan Negara dan masyarakat

·         Legitimasi pemerintah

·         Tipe rezim yang berkuasa

·         Ideologi Negara

·         Elit politik dan massa

·         Jaringan internasional

·         kelembagaan

3.      Faktor Kultural

·         Keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya

·         Sistem nilai di masyarakat

·         Historis

·         Sosiologi masyarakat

·         Karakteristik masyarakat

·         Tingkat pendidikan

4.      Faktor Demografi

·         Pertumbuhan penduduk

·         Struktur usia penduduk

·         Migrasi

·         Tingkat kesehatan

C.   Value for Money

Value for money memiliki lima elemen, yaitu:

1.      Ekonomi

Perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah.

2.      Efisiensi

Pencapaian output maksimum dengan input tertentu

3.      Efektivitas

4.      Keadilan

5.      Pemerataan

D.   Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta ,yaitu:

1.      Tujuan Organisasi

Sektor swasta bertujuan untuk memaksimumkan laba sedangkan sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan publik.

2.      Sumber Pembiayaan

Sumber pendanaan sektor publik berasal dari pajak dan retribusi, changing for services, laba perusahaan milik Negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, dll. Sedangkan sumber pendapatan sektor swasta, dipisahkan menjadi sumber pembiayaan internal dan sumber pembiayaan eksternal. Sumber pembiayaan internal berasal retained earnings dan modal pemilik, sedangkan sumber pembiayaan eksternal berasal dari utang bank, penerbitan obligasi, dan penerbitan saham.

3.      Pola Pertanggungjawaban

Kedua sektor menerapkan pola pertanggungjawaban manajemen. Organisasi sektor publik bertanggungjawab kepada masyarakat, sedangkan organisasi sektor swasta bertanggungjawab kepada pemegang saham atau kreditor.

4.      Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis dan kaku, sedangkan struktur organisasi sektor swasta lebih fleksibel.

5.      Karakteristik Anggaran dan Stakeholder

Rencana anggaran sektor publik dipublikasikan kepada masyrakat secara transparan dan terbuka, sedangkan anggaran sektor swasta bersifat tertutup.

6.      Sistem Akuntansi

Sistem akkuntansi sektor swasta berbasis akrual, sedangkan sektor publik menggunakan sistem akuntansi kas.

Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta, yaitu:

1.      Kedua sektor, menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.

2.      Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya.

3.      Kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang relevan dan pengendalian manajemen yang baik.

4.      kedua sektor menghasilkan produk yang sama, baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya.

5.      kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan.

E.    Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi organisasi sektor publik memberikan informasi yang berguna untuk pengendalian manajemen dan pertanggungjawaban.

F.    Perkembangan Akuntansi Sektor Publik

Diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 2000, berakibat pada terjadinya dinamika perkembangan dan perbaikan sistem keuangan serta akuntansi di pemerintahan daerah menuju pengelolaan keuangan yang lebih transparan. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat terhadap berbagai masalah keuangan yang ada di Indonesia, seperti pertentangan ragam laporan keuangan, rancunya akuntansi, dan ruwetnya praktek akuntansi keuangan daerah.

G.   Akuntansi Sektor Publik dan Good Governance

World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab. Sedangkan United Nation Development Program (UNDP) lebih memfokuskan pada cara pengelolaan Negara dengan mempertimbangkan aspek politik yang mengacu pada proses pembuatan aspek ekonomi. Dengan demikian orientasi pembangunan sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan good governance. UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance, meliputi: transparency, responsiveness, rule of law, consensus orientation, equity, efficiency, effectiveness, strategic vision dan accountability. Dari karakteristik tersebut, terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu terwujudnya transparansi, value for money, dan akuntabilitas.

H.   Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban perseorangan, suatu kelompok atau suatu organisasi yang diasumsikan harus melaksanakan kewenangan dan pemenuhan tanggung jawab.kewajiban ini meliputi:

1.      Answering, usaha untuk memberikan penjelasan atau justifikasi untuk pelaksanaan dan pemenuhan tanggung jawab.

2.      Reporting, pelaporan hasil atas pelaksanaan atau pemenuhan 

3.      Producing, asumsi kewajiban atas hasil yang dicapai

I.       Privatisasi

Privatisasi merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik. Pelibatan modal swasta dalam struktur modal mempengaruhi kinerja finansial secara langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang.

J.      Otonomi Daerah

Misi utama UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah , dan UU No. 25 tahun 1999 tentang pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah desentralisasi. Ada dua manfaat nyata yang diwujudkan oleh desentralisasi, yaitu peningkatan partisipasi dan perbaikan alokasi sumberdaya produktif.

BAB IV

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

A.   Konsep Anggaran Sektor Publik

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program.

Aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi:

1.      Aspek Perencanaan

2.      Aspek Pengendalian

3.      Aspek Akuntabilitas Publik

B.   Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

C.   Pentingnya Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat.

D.   Fungsi Anggaran Sektor Publik

Fungsi utama anggaran sektor publik, yaitu:

1.      Planning Tool

Anggaran merupakan alat perencanaan dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.

2.      Control Tool

Anggaran memberikan detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang berfungsi untuk mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran.

3.      Fiscal Tool

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

4.      Political Tool

Anggaran merupakan dokumen politik yang digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut.

5.      Coordination and Communication Tool

Anggaran merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.

6.      Performance Measurement Tool

Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kerja. Kinerja eksekutif dinilai berdasar pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran.

7.      Motivation Tool

Anggaran digunakan sebagai alat motivasi manajer dan staffnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

8.      Public Sphere

Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

E.    Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu:

1.      Anggaran Operasional

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan.

2.      Anggaran Modal

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap.

F.    Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik

Prinsip-prinsip annggaran sektor publik meliputi:

1.      Otorisasi oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapat otoritas dari legislatif dahulu, sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

2.      Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

3.      Keutuhan anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam general fund.

4.      Nondiscretionary appropriation

Jumlah yang disetujui oleh legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.

5.      Periodik

Anggaran dapat bersifat tahunan maupun multitahunan.

6.      Akurat

Estimasi anggaran hendaknya harus relevan, jangan memasukkan cadangan tersembunyi yang dapat mengakibatkan pemborosan.

7.      Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.

8.      Diketahui publik

Anggaran harus diinformasikann pada masyarakat luas.

G.   Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu:

1.      Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah

2.      Membantu menciptakan efisiensi dalam menyediakan barang dan jasa publik

3.      Memungkinkan bagi pemeerintah untuk memenuhi prioritas belanja

4.      Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah pada masyarakat.

H.   Prinsip-prinsip Pokok dalam Siklus Anggaran

Empat tahap dalam siklus anggaran, yaitu:

1.      Tahap Persiapan Anggaran

Sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.

2.      Tahap Ratifikasi

Tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat.

3.      Tahap Implementasi

Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian mamnajemen sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaaan anggaran.

4.      Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Tahap ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka tahap evaluasi ini tidak akan menemui banyak masalah.

BAB V

JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

A.   Perkembangan Anggaran Sektor Publik

Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrument kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem perencanaan sektor publik telah berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan itu adalah anggaran tradisional/anggaran konvensional dan pendekatan New Publik Management.

B.   Anggaran Tradisional

Ciri-ciri anggaran tradisional antara lain:

1.      Incrementalism

Pendekatan dan tujuan utama pendekatan tradisional ialah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat, masalah utama anggaran tradisional adalah tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money.

2.      Line item

Metode line-item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item yang sebenarnya tidak relevan.

3.      Sentralistis

4.      Spesifikasi

5.      Tahunan

6.      Anggaran bruto

C.   Anggaran Publik dengan Pendekatan NPM

Era New Public Management

New Publik Management telah mengalami beberapa bentuk inkarnasi, telah terjadi perubahan manajemen yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku menjadi lebih fleksibel.

Model pemerintahan di era New Public Management ialah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler. Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Gaebler ialah :

1.      Pemerintah katalis

Pemerintah harus menyediakan beragam pelayanan publik, tetapi tidak harus terlibat secara langsung dengan proses produksinya (pemerintah sebagai pemberi arahan).

2.      Pemerintah milik masyarakat

Pemerintah memberdayakan masyarakat daripada melayani. Pemerintah memberikan wewenang  kepada masyarakat agar bisa bertanggungjawab atas dirinya sendiri.

3.      Pemerintah yang kompetitif

Pemerintah harus dapat menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik.

4.      Pemerintah yang digerakkan oleh misi

Pemerintah digerakkan oleh misi, bukan peraturan.

5.      Pemerintah yang berorientasi hasil

Berusaha mengubah bentuk penghargaan dan membiayai hasil bukan masukan.

6.      Pemerintah berorientasi pada pelanggan

Pemeritah harus memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi, sehingga pemerintah dapat menciptakan sistem pertanggungjawaban ganda; kepada legislatif dan masyarakat.

7.      Pemerintahan wirausaha

Pemerintah tidak memerintahkan dan mengawasi tetapi mengembangkan dan menggunakan sistem insentif agar orang tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat.

8.      Pemerintahan antisipatif

Berupaya mencegah daripada mengobati.

9.      Pemerintah desentralisasi

Pengambilan keputusan telah berubah dari hirearkis menjadi partisipatif.

10.  Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar

Mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar bukan dengan mekanisme administratif.

D.   Perubahan Pendekatan Anggaran

Era New Publik Management telah mendorong usaha untukk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis. Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut:

·         Komprehensif

·         Terintegrasi dan lintas departemen

·         Proses pengambilan keputusan yang rasional

·         Berjangka panjang

·         Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas

·         Analisis total cost dan benefits

·         Berorientasi pada input, output, dan outcome

·         Adanya pengawasan kinerja

E.    Anggaran Kinerja

Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Dominasi pemerintah dapat diawasi dan dikendalikan melalui internal cost awareness, audit keuangan, dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup penyusunan program  dan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk mencapai tujuan.

F.    Zero Based Budgeting (ZBB)

Konsep Zone Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini.

Proses implementasi ZBB, terdiri dari tiga tahap,yaitu:

1.      Identifikasi unit-unit keputusan

Pusat pertanggungjawaban merupakan unit pembuat keputusan.

2.      Penentuan paket-paket keputusan

Gambaran komprehensif mengenai bagian dari aktivitas organisasi atau fungsi yang dapat dievaluasi seacara individual. Terdapat dua jenis paket keputusan, yaitu:

·         Paket keputusan mutually execlusive

Paket keputusan yang memiliki fungsi yang sama.

·         Paket keputusan incremental

Paket keputusan yang merefleksikan tingkat usaha yang berbeda dalam melaksanakan aktivitas tertentu.

3.      Meranking dan mengevaluasi paket keputusan

Tahap ini merupakan jembatan untuk menuju proses alokasi sumber daya.

G.   Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS)

PPBS merupakan teknik penganggaran yang berorientasi pada output dan tujuan, penekanan utamanya ialah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi.

Proses Implementasi PPBS

1.      Menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas

2.      mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

3.      mengevaluasi berbagai alternative program dengan menghitung cost benefit dari masing-masing program

4.      Pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang rendah

5.      Alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui

Karakteristik PPBS

1.      Berfokus pada tutjuan dan aktivitas program untuk mencapai tujuan

2.      Menjelaskan secara implikasi terhadap tahun anggaran yang yang akan datang

3.      Mempertimbangkan semua biaya yang akan terjadi

4.      melakukan analisis secara sistematis, yang meliputi: identifikasi tujuan. Identifikasi secara sistematik alternative program untuk mencapai tujuan, estimasi biaya total dari masing-masing alternatif program, estimasi manfaat yang ingin diperoleh. 

Kelebihan PPBS

1.      Memudahkan dalam pendelegasian tanggungjawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah

2.      Dapat mengurangi beban kerja dalam jangka panjang

3.      Mmeperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan cost awareness dalam perencanaan program

4.      Lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antar departemen

5.      Menghilangkan program yang overlapping

6.      PPBS menggunakan teori marginal utility

Kelemahan PPBS

1.      PPBS membutuhkan sistem teknologi yang canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi

2.      Implementasi PPBS membutuhkan biaya yang tinggi

3.      PPBS bagus secara teori, namun sulit diimplementasikan

4.      PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi

5.      PPBS merupakan teknik anggaran yang stataiscally oriented

6.      Pengaplikasian PPBS mengalami masalah teknis

BAB IX

TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

A.   Pendahuluan

Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya accountability yang baik pula. Pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendali transaksi keuangan, tetapi juga hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi.

B.   Teori Akuntansi Sektor Publik

Pengembangan teori akuntansi sektor publik sangat tergantung pada perkembangan ilmu akuntansi. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala, hambatan tersebut ialah:

1.      Objektivitas

Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan.

2.      Konsistensi

Penggunaan metode akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan selama beberapa periode berturut-turut.

3.      Daya banding

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis.

4.      Tepat waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

5.      Ekonomis dalam penyajian laporan

Manfaat yang diperoleh dalam efisiensi penyajian keuangan harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut.

6.      Materialitas

Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan.

C.   Perlunya Sistem Akuntansi Sektor Publik

Publik ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah meliputi pengumpulan data, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi.

D.   Standar Akuntansi Sektor Publik

Standar akuntansi diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

E.    Teknik-teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Teknik akuntansi pada organisasi sektor publik, yaitu:

1.      Akuntansi Anggaran

Menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah actual secara berpasangan.

2.      Akuntansi Komitmen

Sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan.

3.      Akuntansi Dana

Masalah utama yang dihadapi organisasi publik adalah pencarian sumber daya dan alokasi dana. Terdapat dua jenis biaya yang digunakan pada organisasi sektor publik, yaitu:

a.       Dana yang dapat dibelanjakan

Digunakan untuk mecatat saldo dana yang dapat dibelanjakan yang tidak bertujuan mencari laba. Contoh: nilai aktiva, utang, dan perubahan aktiva bersih.

b.      Dana yang tidak dapat dibelanjakan

Digunakan untuk mencatat saldo dana yang tidak dapat dibelanjakan yang sifatnya mencari laba. Contoh: pendapatan, biaya, aktiva, utang dan modal.

4.      Akuntansi Kas

Pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan.

5.      Akuntansi Akrual

Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komperehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan. 


            UNIVERSITAS TRISAKTI

FAKULTAS EKONOMI, AKUNTANSI

Kampus A, Jalan Kyai Tapa, Grogol Jakarta Barat 11440